PANCASILA MENJAWAB KENAKALAN REMAJA

Junet Haryo Setiawan Dolot

J
angan biarkan marah dan sakit hati merebak dalam kehidupan kita. Perkuat kehendak untuk menggali ilmu pengetahuan agar mendapatkan dan meraih jiwa yang tenang dalam kehidupan kita. Insya ALLAH akan bermanfaat buat kehidupan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan negara kita...Amiin. Renungan untuk Bangsaku!
A. Kenakalan Remaja
Kenakalan remaja merupakan persoalan yang terus mencuat seiring dengan waktu bergulirnya demokrasi yang membawa iklim kebebasan. Masalah ini memerlukan kesadaran dan kerja keras dari seluruh element masyarakat yang ada agar kemajuan berjalan sebagaimana mestinya.

Degradasi moral yang terus mencuat di indonesia mengindikasikan adanya kesalahan yang dilakukan pada tataran system. Maknanya ia muncul sebagai akibat dari dampak sistemik yang berkembang secara top-down dan berjalan secara cepat pula.

Dengan mendasarkan gagasan pada kondisi yang berkembang, kita bisa menyimpulkan bahwa degrdasi moral adalah dampak dari degradasi etika pemimpin dari pusat sampai dengan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh karena amanat sumpah pemuda yakni “Komitment Untuk Mengangkat Harkat Dan Martabat Hidup Rakyat Indonesia” di khianati oleh mereka. Kemudian amanat Pancasila Sebagai Dasar Indonesia Merdeka, yakni musyawarah-mufakat tidak lagi digunakan dalam menetapkan pemimpin ataupun di dalam membangun aturan-aturan dasar yang akan diberlakukan di wilayah bersangkutan. Akhirnya mereka menjadi penguasa di Negara. Moralnya rusak, merusak etika rakyat. Karena etika rakyat rusak, maka moralnya juga rusak. Remaja adalah salah suatu himpunan di dalam rakyat yang diukur dari faktor usia, jadi ikut rusak. Persoalan ini telah terjadi secara mengakar, massif, tandem dan terorganisir serta menyebar.
Oleh karena itu, system dan pola kerja birokrasi harus mampu menghidupkan bangunan karakter Kepemimpinan lokal yg kuat dan didukung oleh sikap keberpihakan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan lokal secara intensif. Sehingga, harkat dan martabat hidup rakyat akan terangkat.
Kepemimpinan lokal adalah suatu kepemimpinan yang berangkat dari sosok yang dapat dituakan, karena orang tersebut kaya dengan pengalaman yang luas di dalam memimpin masyarakat. Sehingga, sosok tersebut akan menjadi panutan, karena orang tersebut bermoral dan beretika. Akhirnya, orang tersebut akan menjadi tempat bertanya, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu tentang kehidupan masyarakat dan bangsa serta negaranya. Disinilah mereka akan menjadi tempat berlindung dan tempat memelopori perubahan yang akan membawa kahidupan masyarakat, bangsa, dan negaranya jauh lebih baik. Mereka tidak akan memiskinkan, membodohkan, menindas dan merusak moral rakyatnya.
Pengembangan ilmu pengetahuan lokal pun akan menjadi dasar terbangunnya suatu bangsa Indonesia yang kuat, karena harkat dan martabat hidup rakyat terangkat. Bukan ditenggelamkan seperti sekarang. Terlebih-lebih yang berkembang di negeri ini adalah Ilmu Pengetahuan bangsa-bangsa lain, yang notabenenya telah menyesatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Formulasi :
y = f (x)... jika y = pemimpin , maka x = seseorang yg mampu mjd tauladan, menggerakan rakyat utk membangun karya yg original dan memberikan semangat kepada rakyat utk melakukan sesuatu yg lebih bermanfaat.
B. Degradasi Moral Di Ponorogo
Ponorogo sebagai kota kecil yang juah dari kota besar yang konon terkenal dengan sebutan kota santri dan kota reog sebagai generalisasi kota budaya yang sekaligus menjadi karakteristik daerah rupanya juga sudah tidak mampu mencerminkan predikat tersebut.

Data terakhir yang dikeluarkan ketua KPPA yang menegaskan bahwa 80% pelajar ponorogo telah melakukan hubungan seks di luar nikah merupakan informasi yang mengagetkan kita semua. Asumsinya, hanya tinggal 20% saja siswa di ponorogo ini yang tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Tentu ini menjadi fenomena degradasi moral terbesar di sepanjang sejarah ponorogo bahkan kota-kota lain di Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menyisakan praduga masyarakat betapa masa bodohnya pemerintah daerah dalam memandang degrasasi moral remaja.

Maka untuk memecah kecemasan masyarakat atas potongan informasi ini, ketua KPPA seyogyanya mau mempertanggung jawabkan statement tersebut kepada khalayak ramai. Maknanya informasi tersebut harus benar-benar menunjukkan akurasi dan presisi yang tepat untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak berkepentingan di dalamnya.

Tetapi jika informasi itu salah, maka yang terjadi ialah timbulnya stereotype negative masyarakat local, regional, nasional maupun internasional dalam menilai moralitas masyarakat ponorogo. Demikian juga yang terkait dengan masa depan generasi ponorogo mendatang, dengan hanya menyisakan 20%siswa yang belum pernah melakukan hubungan seks, telah menimbulkan stigma negative bagi pelajar. Dan memancing yang lainnya untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Tentu ini akan semakin menumbuh kembangkan degradsasi moral remaja. Jadi sudah menjadi tugas kita semua untuk meluruskan informasi-informasi tersebut terlebih jika informasi itu dikeluarkan oleh kalangan dalam (birokrasi), yang semestinya setiap statement yang keluar harus mengadung nilai-nilai kebenaran serta mampu menampik rasa cemas yang berkembang di dalam masyarakat.
Terlepas dari seberapa akurasi dan presisi pernyataan ketua KPPA tersebut, degradasi moral memang telah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa. Maka mutlak diperlukan solusi-solusi konkrit dan harus segera dilaksanakan dalam waktu yang secepat-cepatnya mengingat laju degrasasi moral yang semakin cepat pula. Ponorogo sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berperan sebagai pondasi NKRI (Pemerintah-Provinsi-Daerah) haruslah mendasarkan kebijakannya kepada amanat semula segaimana yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Maknanya amanat sumpah pemuda dan amanat pancasila sebagai Dasar Indonesia Merdeka harus dilaksanakan dengan tanpa beban serta membuang jauh semua kepentingan yang bersifat personal maupun komunal.
Pancasila sebagai Falsafah bangsa telah menjawab persoalan yang berkembang hari ini. Maka pemahaman akan dimensi-dimensi pancasila menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menggulirkan program-program, solusi guna menjawab degradasi moral pemimpin, rakyat termasuk juga remaja.
C. Dimensi Pancasia
Pancasila sebagai falsafah bangsa telah melahirkan enam dimensi nilai yang mampu serta kuat menopang NKRI didalam mambangun kehidupan berbangsa dan bernegara baik di tingkat pusat, propinsi maupun tingkat daerah ;
Standart nilai budaya yang telah menjadi amanat pancasila sebagai falsafah bangsa ialah Kreativisme. Kreativisme ialah budaya pemimpin yang mampu mempertemukan dan menjalankan kebenaran relative dan kebenaran absolute secara bersamaan. Inilah yang kemudian akan melahirkan kreativ society (masyarakat kreatif) yang mampu menjadi tauladan bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya baik sebagai individu, masyarakat maupun pada saat menjadi pemimpin
1) Standar Nilai Aturan-Aturan Dasar ;
Standart Nilai Aturan-aturan dasar yang diamanatkan oleh pancasila berperan dan berfungsi untuk menentukan aturan-aturan dasar di suatu wilayah didalam membangun kehipan berbangsa dan bernegara yang disebut dengan gotong royong.

Maknanya semangat gotong royong ini harus menjadi semangat para pemimpin di bidang masing-masing didalam menentukan standart aturan dasar yang akan dijadikan pedoman. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran bersama akan pentingnya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dari sinilah kemudian akan melahirkan suatu pijakan pola berfikir untuk menstandartkan Interaksi social di dalam masyarakat.

Fakta ; Pemerintah Daerah belum mampu mewujudkan standart aturan dasar ini. Didalam menentukan aturan dasar masih mengungulkan kepentingan kelompok masing-masing tanpa ada sinergritas pemikiran, program didalam menyelesaikan segala bentuk persoalan. Semangat gotong royong telah digantikan oleh semangat study banding. Jadi aturan-aturan dasar yang ada dibangun melalui study banding yang didapat dari daerah-daerah lain yang secara material memiliki banyak perbedaan. Maka wajar jika persoalan yang ada tidak kunjung selesai.

Di dalam mengatasi kenakalan remaja contohnya, belum pernah ada sinergritas, kesadaran yang muncul antara pihak-pihak yang berkaitan (BUPATI, Komisi B DPRD, DEPAG, BINAMITRA, PARIWISATA, PERIJINAN, DINAS PENDIDIKAN, DINSOS, BAKESBANG dst). Mereka selalu menjadikan undang-undang sebagai pijakan, dan memahaminya secara kelompok, bukan mengunggulkan kepentingan bersama. Alhasil, degradasi moral ini hanya berhenti pada tahap wacana tanpa adanya penyelesaian konkrit sedangkan degrasari terus mengalir dengan cepat.

Yang menjadi objek timbulnya degradasi moral di ponorogo ialah : Pertama. Ilmu pengetahuan. Sebagaimana disampaikan diatas Ilmu pengetahuan yang berkembang hari ini telah menengelamkan kearifan local sebagai karakteristik suatu daerah. Kuricculum pendidikan semakin meninggalkan nilai-nilai moral dan etika. Pemahaman siswa akan Agama, budaya serta sejarah sedemikian kecil bahkan nyaris tidak ada. Kenyataan ini semakin mendukung tumbuhnya degradasi moral dari masa ke masa. Kedua, Warnet. Perkembangan bisnis IT di ponorogo sedemikian pesat, namun sayangnya perkembangan tersebut tidak dibarengi deangan usaha-usaha untuk menampik pengaruh buruknya. Bukan cumn itu, pemerintah melalui perijinan terus menyediakan sarana yang representative untuk berbuat mesum bagi anak-anak sekolah. Warnet yang memiliki sekat tinggi mirip kamar secara umum terus dibiarkan tanpa ada standarisasi yang diberlakukan. Ia menjadi tempat mesum yang murah dan aman. Anak-anak sekolah tidak seyogyanya dibiarkan berkeliaran pada saat jam sekolah dan harus meninggalkan KTA pada saat memasuki bhilik-bilik warnet tersebut. Ketiga. Café Remang. Tak ubahnya seperti warnet, café remangpun terus dibiarkan tanpa ada standarisasi. Pengawasannya pun tidak maksimal. Hal ini bias dibuktikan, manakala terjadi penggerebekan, ada banyak café-café yang mulanya buka menjadi tutup. Menyisakan tanda Tanya bagi masyarakat. Ada apakah dengan kepolisian Keempat. Balapan Liar, Kelima Tempat-Tempat Wisata dan sebagainya harus diatur dengan semangat gotong royong.

2) Standart Nilai-Nilai Interaksi Social
Interaksi social mufakat kemudian akan terbangun dan dapat berjalan secara harmonis dan dinamis manakala sudah terjadi sinergritas dalam penentuan aturan-aturan dasar melalui gotong royong.

Fakta ; Disebabkan oleh danya kesalah didalam menetapkan aturan-aturan dasar, interaksi social yang adapun jauh dari kata mufakat. Setiap bidang memiliki pandangan sendiri-sendiri terhadap penomena yang ada terlebih masalah kenakalan remaja. Lempar tanggung jawab menjadi sesuatu yang niscaya manakala fenomena lepas dari program-program perbaikan yang dicanangkannya. Tidak ada sinergritas antara pihak-pihak yang terkait menjadikan persoalan ini dibiarkan tanpa ada penyelesaian.

3) Standart Nilai-Nilai Politik
Musyawarah Mufakat sebagaimana yang telah diamanatkan pancasila hanya dikenal menggunakan hak bicara, bukan hak suara. Pada saat seseorang berbicaralah akan tampak pengalaman hidupnya, moral dan etikanya, keilmuannya,sikapnya, komitmennya, dan konsistensinya. Sehingga, pemilihan dan penetapan seseorang untuk menjadi pemimpin di dalam proses ini telah dikenal terlebih dahulu siapa dan bagaimana orang tersebut.

Fakta : Jikalau hari ini kita masih bersikeras melanjutkan sitem ini dengan dalih sebagai upaya untuk menjalankan undang-undang serta proyek Negara, setidaknya para anggota dewan mampu menciptakan budaya musyawarah diluar kepentingan masing-masing. Maka setidaknya ia akan mampu mensatandartkan nilai ekonomi masyarakat walau sedikit. Tetapi fakta hari ini tidak demikian adanya. Seluruh kebijakan bahkan yuang menyangkut moralitas bangsapun ditentukan melalui media voting. Alhasil politik tidak mampu berbuat apa-apa terhadap persoalan moral ini. Jika memang ada, masyarakat hari ini ingin mengetahuinya serta mendukung pelaksanaannya.

4) Standart Nilai-Nilai Ekonomi
Oleh karena politik tidak mampu menstandartkan perekonomian masyarakat, maka menjadikan masyarakat semakin termiskinkan. Maka system ini terus melahirkan banyak persoalan di segala bidang kehidupan. Keberadaan usaha-usaha yang menstimulus timbulnya perilaku mesum inipun tidak lepas dari motif ekonomi. Fakta ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Ia mampu menjadi saksi nyata bagi kehidupannya, lepas dari teori-teori gagap di sebuah ruang pengap suara masyarakat adalah penelitian yang justru lebih akurat daripada angka-angka statistic yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sistem ekonomi inilah yang kemudian akan menstandartkan Sistem tanah adat.

5) Standart Nilai-Nilai Adat/System Tanah Adat.
Keaneka ragaman system tanah adat inilah yang menyematkan predikat indonesia kaya akan budaya. Yang menjadi persoalan ialah manakala adat murni yang dimiliki oleh setiap daerah ini sudah mulai tergerus oleh budaya-budaya luar. Politikpun juga tidak mampu melindungi system tanah adat. Program-progaram yang dijalankanpun tidak sesuai dengan material yang ada. Ini disebabkan oleh pemaksaan program terhadap ruang. Padahal yang lebih efektif ialah program yang mestinya menyesuaikan ruang. Dari situlah budaya, adat ketimuran yang adiluhung itu akan tetap terpelihara adanya.

6) Standart Nilai-Nilai Lingkungan/STR (Sistem Tata Ruang)
STR (system tata ruang) inilah yang akan dijadikan fitback untuk mengoreksi segala bentuk kebijakan. Maknanya seperti apapun kebijakan pemerintah yang mengatur perubahan lingkungan tidak diperbolehkan menghancurkan budaya setempat. Dari sinilah I’tikat untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat akan terangkat.

Penjabaran dari enam wahana nilai tersebut menghasilkan suatu bangunan pola berfikir yang selayaknya dijadikan pijakan pemimpin dalam menagambil kebijakan serta melaksanakan pembangunan secara merata dan utuh. Bangunan pola berfikir tersebut dapat diformulasikan dalam suatu model sebagaimana berikut ;


STRATEGI PEMECAHAN MASALAH KENAKALAN REMAJA


Degradasi moral remaja sebagai akibat dari kerusakan etika dan moral secara top down harus diatasi dengan kerja ekstra dengan program yng jelas.
a. Top Down
- Kembali kepada jati diri bangsa Indonesia, yakni tetap mewujudkan komitment sumpah pemuda untuk mengangkat harkat dan martabat hidup orang-orang Indonesia Asli (rakyat). Ini mewajibkan adanya kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada upaya-upaya untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat tersebut ;
- Pancasila Sebagai dasar Indonesia merdeka harus dijalankan dimana budaya musyawarah-mufakat harus dimulai oleh para pemimpin daerah untuk menentukan suatau kebijakan serta menjalankan ajaran-ajarannya.
1. Pemimpin pada masing-masing bidang harus mencerminkan jiwa kreativisme didalam bertindak, bersikap dan bertingkah laku serta berbicara;
2. Harus dibangun satandart aturan dasar yang dijiwai oleh semangat gotong royong antar masing-masing bidang/lembaga/instansi yang berwenang (BUPATI, Komisi B DPRD, DEPAG, BINAMITRA, PARIWISATA, PERIJINAN, DINAS PENDIDIKAN, DINSOS, BAKESBANG dst). Maka kepala Daerah besar peranannya dalam mewujudkan upaya ini;
3. Interaksi social mufakat wajib hukumnya manakala aturan-aturan dasar telah disepakati bersama, sekaligus memaknankan adanya kesadaran bersama akan pentingnya moral. Mendahulukan kepentingan moral diatas kepentingan kelompok masing-masing;
4. DPRD kabupaten ponorogo khususnya komisi B harus mampu bekerja maksimal dan mendasarkan program-programnya pada persoalan yang sedang menggejala dan menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat. Sebagai wakil rakyat harus mampu memahami kondisi rakyat di lapangan, bukan malah menjadikan masyarakat luar, system luar sebagai standarisasi program untuk mengatasi persoalan daerah yang dipimpinnya. (study banding). Dengan demikian standart nilai ekonomi akan terbangun dengan kuat.
5. Mengharuskan adanya PERDA yang mengatur persoalan degradasi moral yang telah disesuaikan dengan ajaran fenomena yang sedang berkembang, melibatkan beberapa perwakilan masyarakat untuk digali aspirasi serta gagasan-gagasannya. Masyarakat sebagai objek harus dipertemukan dengan pemerintah Daerah sebagai subjek dan bersama-sama berperan sebagai subjek didaam merumuskan dan mensukseskan program yang telah disepakati bersama. Dengan catatan perda ini tidak diperbolehkan menghancurkan adapt dan lingkungan serta budaya setempat.

- Karena peliknya persoalan, memaknakan adanya konsebsi yang muah dipahami serta dijalankan;
- Pemerintah harus menyisihkan anggarannya untuk melakukan pembangunan moral diluar pembangunan fisik;
- Harus disepakati standarisasi tata ruang baik itu warnet, café, dan sebagainya;
- Mengangkat kembali Ilmu pengetahuan local yang telah tengglam, supaya pemahamn tentang agama, budaya, etika dan moral tumbuh kembang di tingkatan pelajar. Setiap sekolah harus memiliki konsebsi yang kemudian akan disampaikan dan dikerjakan bersama-sama dengan orang tua wali murid.
- Pemerintah Daerah harus Mensosialisasikan program kepada masyarakat dengan cukup menyertakan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing


b. Bottom Up
- Masyarakat harus proaktif melakukan pengawasan serta memberikan tauladan yang baik bagi para pelajar;
- Masyarakat harus berpatisipasi aktif didalam mesukseskan program pemerintah terkait masalah degradasi moral;
- Dengan demikian, maka secara otomatis hokum adapt akan kembali hidup dan menekan laju degradasi moral generasi muda.

Lampiran 1.
Formulasi
Bangunan Pola Pikir pemimpin




Lampiran 2
Formula Dasar
Penyelesaian Degradasi Moral Remaja Secara Deduktif





Lampiran 3
Formula Dasar
Penyelesaian Degradasi Moral Remaja Secara Deduktif



Tidak ada komentar: