DIMENSI PANCASILA

Membangun Ponorogo Dengan Dimensi Pancasila
(Tela’ah Kritis Pelaksanaan Pembangunan PEMDA Kab.Ponorogo)

Oleh :
Junet Haryo Setiawan*

“Sejarah berguna sekali, dari mempelajari sejarah, orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Salah satu hukum itu ialah bahwa tidak ada bangsa menjadi besar dan makmur zonder kerja. Terbukti dalam sejarah segala jaman, bahwa kebesaran bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh dari langit. Kebesaran bangsa dan kemakmuran selalu kristalisasi keringat”

Statemen di atas disampaikan oleh Presiden Sukarno pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesi ke enam. (Lihat Dibawah Bendera Revolusi Vol II). Barangkali sekilas tampak utopis, apalagi bagi penganut teory idealis yang mengatakan “The Hystory Is Bunk” (mempelajari sejarah adalah omong kosong). Demikian pula denga justifikasi para ahli saat ini, karena sejarah telah masuk dalam kategori ilmu sosial. Bagaimana mungkin sejarah akan melahirkan hukum?. Pertanyaan itulah yang muncul kemudian. Memang banyak kontroversi pemahaman simpul-simpul sejarah Indonesia. Hal itu akan menjadi wajar adanya ketika bangunan ilmu pengetahuan sudah dimainkan berdasarkan persepsi masing-masing individu tanpa dasarkan atas standart yang jelas, apalagi jika kepentingan sudah diperankan. Akibatnya, apresiasi terhadap perjuangan para pelaku sejarah bangsa ini semakin “memudar”, dan kebenaran sejarah menjadi semakin “semu”, yakni sulit dibedakan mana yang salah dan mana yang benar. Maka mempelajari, memaknai, dan meluruskan sejarah, adalah tugas bagi setiap anak bangsa ini pada saat dinamika kehidupan sudah semakin menjauh dari jati diri yang sesungguhnya. Dengan mengurai statemen tersebut, kita akan buktikan bahwa sejarah itu benar-benar penting dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bangsa Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah bangsa besar yang keberadaanya telah didasarkan atas kekuatan aqidah yang jelas pula (Al- Qur,an Surat AL-Hujarat 13 dan Arrum Ayat 22), sehingga mampu menjadi pondasi yang kokoh bagi bangunan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terlahir pada anggal 18 Agustus 1945 dengan disyahkannya UUD’45 dan dilantiknya Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia.
Kebesaran nama Bangsa Indonesia dapat kita lihat dari unsur-unsur pembentuknya, senyawa/zatnya, sifatnya dan bentuknya. Pertama. Unsur pembentuk bangsa Indonesia adalah kesatuan pribumi (jong-jong) yang telah mengikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan yang perlu digaris bawahi bahwa setiap jong tesebut telah memiliki nilai-nilai luhur di dalamnya baik konseb religius, humanitas, ataupun soverenitas, yang merupakan jati diri bangsa. Untuk itulah, nilai-nilai tersebut harus tetap terjaga keberadannya dalam rangka menyelamatkan jati diri Bangsa Indonesia. Kedua. Senyawa/zatnya adalah apa yang disebut dengan rakyat (mayoritas pribumi/Orang-Orang Indonesia Asli) yang senantiasa ditempatkan pada strata paling bawah, terbelakang, dan tertindas sejak sebelum bangsa ini lahir (1615-1900). Fakta inilah yang menentukan sifat bangsa. Tiga. Sifat bangsa Indonesia yakni “Mengangkat Harkat Dan Martabat Hidup Rakyat” atau kemudian dikenal dengan sebutan “Kedaulatan Rakyat” yang akan tercermin pada saat rakyat memiliki posisi untuk membangun aturan-aturan dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Dengan demikian, kedaulatan rakyat berperan sebagai sari hukum bangsa ini yang memiliki karakteristik ; pasti, tetap, dan dapat diterima oleh siapa saja. Secara absolute, keberadaan bangsa ini karena adanya hukum Allah yang harus menjadi keyakinan kita dengan wujud menjalankan syari’at-syari’atNya, dan pada saat menjalankan syari’at tersebut harus disertai dengan keiklasan yang sesuai dengan ketentuan hukum Allah yang bersifat pasti, tetap, dan dapat diterima oleh siapa saja. Sedangkan secara relative, sari hukum adalah hukum yang satandart melahirkan keyakinan, kemudian keyakinan menstandartkan (tumbuh menjadi) nilai, dan nilai tersebut menjadi dasar terbentuknya norma. Pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi keyakinan, nilai, dan norma daripada Bangsa Indonesia?
Pancasila sebagai falsafah bangsa merupakan keyakinan daripada bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila menstandartkan nilai dalam bentuk kreativitas. Dari situ kemudaian norma juga akan tersetandartkan, dalam bentuk ; UU, PP, PERDA yang tidak boleh bertentangan dengan sari hukum bangsa ini. Maknanya, apapun Undang-Undang, PP, PERDA yang dibuat oleh Pemerintah, tidak boleh meninggalkan makna Kedaulatan Rakyat.

Pancasila Sebagai Keyakinan
Pancasila merupakan salah satu sarana yang paling mendasar dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat (sari hukum Bangsa Indonesia). Fungsi itulah yang kemudian menjadi sebab Pancasila dikatakan sebagai sumber daripada segala sumber hukum di Indonesia. Sedangkan Pancasila dikatakan sebagai falsafah Bangsa, karena keberadaannya telah menjadi keyakinan standart Bangsa Indonesia. Maknanya, bahwa bangsa Indonesia harus bersikap pada sila-sila Pancasila (sila I- IV untuk mewujudkan sila V).
Pada akhirnya jika pemahaman ini kita tarik dalam konteks Pemerintahan, Pancasila akan menjadi dimensi kebangsaan yang digunakan dalam membangun enam wahana nilai. Keenam wahana nilai yang distandartkan itu ialah; Pertama. Pancasila menstandarkan nilai budaya, sehingga standart nilai budaya Bangsa adalah kepemimpinan/ kreativisme (pemimpin yang mengakui adanya kebenaran relative dan kebenaran absolute serta menjalankannya secara bersama-sama). Kedua. Pancasila menstandarkan nilai aturan dasar, terlahir standar aturan dasar gotong royong. Ketiga. pancasila menstandarkan nilai interaksi sosial terlahir standar mufakat. Keempat. Pancasila menstandarkan nilai dinamika politik, terlahir standar musyawarah. Kelima. Pancasila menstandartkan nilai ekonomi, terlahir standar lumbung. Keenam. Pancasila menstandartkan nilai lingkungan yaitu sistem tanah adat. Agar standar nilai dari kreativisme hingga sistem tanah adat kokoh, maka ia harus diatur didalam sistem tata ruang (Norma ; UU, PP, PERDA), sehingga sistem tata ruang akan mengatur wilayah binaan yang harus dibangun, dan wilayah alamiah yang di pertahankan. Bilamana ini yang diterapkan, maka setiap kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah akan benar-benar sesuai dengan realitas dan material yang ada, dan Kedaulatan Rakyat akan terangkat. Perjalanan hidup suatu bangsa memang sangat tergantung pada efektifitas penyelenggaraan Negara, dan Pancasila sebagai dasar Negara. Maknanya, Pancasila merupakan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pembangunan Negara di segala bidang, baik itu idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan.

Membangun Ponorogo
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari wilayah kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sercara otomatis juga harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negaranya di dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu dimaksudkan supaya agenda pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan realitas dan material yang tepat ; budaya, kearifan local, etos, mata pencaharian masyarakat, serta benar-benar memprioritaskan tercapainya kedaulatan rakyat (agar tidak dikatakan pemerintahan kapital). Ditinjau dari sejarahnya Kabupaten Ponorogo adalah salah satu wilayah yang memiliki nilai-nilai luhur, baik religius, humanitas, serta soverenitas sebagaimana yang telah di kristalisasi oleh Pancasila. Setidaknya begrib-begrib Nilai budaya dalam bentuk kreativisme tersebut telah ditunjukkan oleh para pendiri Kabupaten Ponorogo di masa lampau. Kekayaan budaya-budaya “adiluhung” yang bertahan sampai sekarang ini juga merupakan hasil kristalisasi pemikiran dan kerja keras para pendahulu.
Demikian juga dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Ponorogo juga memiliki cita-cita luhur dan mulia serta senantiasa meyakini adanya kebenaran, baik relative maupun absolute. Inilah yang telah menjadi kearifan local Kabupaten Ponorogo. (Lihat makna lambang daerah; Attractiveness And Investment Of Ponorogo). Dengan terbangunnya budaya kreativisme pada para pemimpin di setiap instansi-instansi Pemerintahan Daerah, maka standart aturan dasar gotong royong akan terbentuk dengan sendirinya. Demikian pula interaksi sosial mufakat akan terbentuk bilamana semangat gotong royong telah menjiwai setiap pribadinya. Maknanya pembentukan aturan-aturan dasar yang ada tidak dicapai dengan cara study banding, kunjungan kerja yang memakan banyak uang rakyat sebagaimana yang telah terjadi belakangan ini. Tetapi standart aturan dasar tersebut akan dibentuk dengan smangat Gotong Royong. Padahal antara daerah satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan material yang mendasar. Bagaimana mungkin hal tersebut akan disamakan?.
Selanjutnya dinamika interaksi sosial antara instansi-instansi ini akan menstimulasi dinamika politik (strategi untuk mencapai tujuan)yakni musyawarah. Akhirnya dinamika politik akan berdampak pada pembangunan ekonomi. Bilamana dinamika politik negatif maka pembangunan ekonominya akan negatif pula. Inilah yang layak dijadikan sebagai tolak ukur kinerja para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka harus berkaca, terhadap dinamika politik Pemilu pasca ’98 dimana jurang kaya-miskin semakin lebar, baik ditingkatan pendapatan daerah dan pusat sehingga eksplorasi SDA sporadic. Pada akhirnya Lingkungan semakin rusak sehingga pembangunan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga pembangunannya cendrung menghancurkan budaya setempat.
Kabupaten Ponorogo adalah daerah agraris yang merupakan salah satu penyangga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur dan memiliki lahan sawah seluas 34.867 Ha dan 102.311 Ha lahan kering. Maknanaya, pertanian telah menjadi andalan perekonomian di Kabupaten Ponorogo serta sudah menjadi tradisi dalam setiap ritme kehidupan masyarakat Ponorogo yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani, yakni sebesar 229.141 jiwa, kemudian disusul oleh buruh tani sebesar 145.794 jiwa (data BPS, 2008). Fakta ini harus disadari oleh setiap orang (para pemimpin), bahwa pertanian adalah suatu kebanggaan daerah, bahwa pertanian adalah sumber kesejahteran Rakyat. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, dinamika politik harus menghasilkan kebijakan yang memiliki keberfihakan terhadap nasib rakyat kecil yakni petani (agar tidak dikatakan Neo culture stelsel).

Wajah Ponorogo
Sekiranya banyak factor yang dapat dijadikan bahan untuk menjustifikasi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dewasa ini. Banyaknya penghargaan dari berbagai fihak (Presiden, Pemprof. Jatim,dst) adalah salah satunya. Tetapi sebaik apapun penilaian itu, dan sebanyak apapun penghargaan yang didapatkan, tentu rakyatlah yang paling merasakan. Maknanya adalah rakyat yang patut menilai berhasil atau tidaknya pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Untuk meninjau kondisi Ponorogo saat ini, secara garis besar kita dapat melihat dari dua hal.
Pertama; Pembangunan Fisik yang telah dicapai. Belakangan ini kita saksikan; bangunan-bangunan pencakar langit sudah megah berdiri, (instansi pemerintahan, swalayan, hotel, rumah sakit, rumah dinas, dst). Demikian pula belakangan ini juga kita saksikan perumahan- perumahan mewah mulai memenuhi setiap sudut kota, dan kini terus di bangun dan di bangun, sedikit demi sedikit telah menggeser keberadaan lahan pertanian (sawah), yang telah menjadi kebanggaan masyarakat. Keberadaannya secara tidak langsung juga telah menyematkan penghargaan masalah ketahanan pangan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah benar itu merupakan kebutuhan masyarakat Ponorogo yang mayoritas petani?. Bagaimana dengan pembangunan desa? Mudah- mudahan akan ada yang menjelaskan.
Kedua; Pembangunan moral. Harus kita akui moralitas bangsa kian rapuh. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), tindakan manipulatif, pelanggaran HAM, perilaku kaum terdidik yang kian liar, kenakalan remaja, seks bebas di kalangan remaja, perkelahian pelajar/mahasiswa, suap, saling membunuh, pertikaian elite, dan beragam tindakan vandalistik lainnya kian marak. Fakta kekinian keseharian kehidupan kita, gejala ‘social exclusion’ masih saja terjadi di sejumlah daerah negeri ini. Fragmentasi sosial dengan beragam bentuknya terus menggerogoti keharmonisan dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di republik ini. Sekat-sekat sosial terus dibangun oleh kelompok-kelompok sosial tertentu dengan menyingkirkan kelompok sosial lain yang berbeda pandangan hidup, paham, sikap, status sosial, tingkat ekonomi, etnis, agama, bahasa, budaya, profesi, dan perilakunya. Semua itu telah menjadi wacana sejak jauh-juah hari pada saat pintu globalisasi mulai dibuka. Iklim kebebasan yang disertai dengan kecanggihan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini telah memporak-porandakan bangunan nilai-nilai yang sudah terbangun di dalam bangsa kita. Dari sinilah rupanya virus-virus barat memulai aktivitasnya, dan perlahan-lahan menghancurkan jati diri bangsa melalui generasi muda kita.
Globalisasi telah menggeser keberadaan berbagai sumber nilai moralitas yang dalam tataran formal telah disepakati bersama menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara secara perlahan namun pasti.
Terlepas dari prestasi dalam rangka meningkatkan pembangunan fisik selama ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sedang dihadapkan pada persoalan yang sangat serius yakni adanya gejala semakin merosotnya praktik nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fakta ini sudah barang tentu akan melahirkan suasana kehidupan yang bertolak belakang dengan jati diri bangsa kita. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, fenomena degradasi moral telah sempurna di lingkungan kita. Fakta itu dapat kita jumpai di berbagai tempat seperti ; cafe-cafe, tempat wisata, warnet-warnet yang telah menjadi tempat strategis untuk malakukan degan-adegan permesuman generasi muda kita terutama kalangan pelajar (siswa SMA). Adakalanya kita juga dapat menyaksiakan pemandangan tersebut di tempat-tempat umum di Ponorogo.

Sinergritas Antar Lembaga
Jika kita kembalikan pada dimensi Pancasila sebagaimana diuraikan di atas, maka akumulasi dari segala bentuk peristiwa di atas disebabkan oleh kebobrokan dari salah satu diantara enam wahana nilai yang ada ; budaya (kreativisme), aturan dasar (gotong royong), dinamika social (mufakat), dinamika politik (musyawarah), dinamika ekonomi (lumbung), system tanah adat, serta system tata ruangnya. Sebab, jika ada kesalahan diantaranya, akan menyebabkan kehancuran pada nilai yang lainnya. Melihat fakta yang berkembang, maka akan kita temukan keretakan itu pada standart aturan-aturan dasarnya. Jika atauran dasar itu dicapai dengan standart gotong royong serta dengan melihat material yang ada, dapat kita pastikan bahwa moralitas generasi muda Ponorogo justru akan semakin kuat. Apa yang kita saksikan saat ini, sekiranya masih belum mencerminkan kuatnya nilai tersebut. Fenomena peningkatan angka pengidap virus HIV-AIDS beberapa pekan lalu, sebetulnya sudah cukup membelalakan mata kita dalam rangka menyaksikan betapa bahayanya ancaman. Tapi sebetulnya yang paling berbahaya adalah sumber yang menyebabkan penyakit itu kian merebak yakni degradasi moral generasi muda kita.
Ironisnya, sampai saat ini belum ada tindakan konkrit dari Pemerintah Daerah dan fihak-fihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. Seakan tidak ada sinergritas antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan moral di Ponorogo yang semakin lemah. Ketika ada yang gencar melakukan upaya pembenahan moral melalui program-programnya, yang lainnya justru membiarkan/mengijinkan berdiri café-café (remang-remang), warnet-warnet (dengan sekat tinggi), tanpa ada standart yang jelas. Tanpa dijiwai dengan semangat Gotong-Royong, mustahil semua itu dapat terselesaikan, dan pembangunan moral yang seharusnya segera dilakukan ini hanya akan menjadi wacana saja, lebih tepatnya “abang-abang lambe” ketika ada yang mempertanyakan. Pada akhirnya nilai interaksi social, dinamika politik juga negatif karena tidak mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi material yang ada. Dinamika ekonomi pada saatnya juga akan berhenti pada scup negative jika keretakan tersebut tidak segera dibenahi. Dan hari ini system tanah adat kita juga semakin melemah.
Keberadaan sistem tata ruang (PERDA), yang dapat mengakomodir segala persoalan di atas utamanya degradasi moral yang menjauhkan bangsa kita dari sari hukumnya (tidak bertentangan dengan hokum Tuhan), dan usaha-usaha, aktivitas, yang dapat melemahkan makna kedaulatan rakyat, menindas dan merugikan rakyat, harus segera di bentuk bila belum ada, dan harus dirubah jika keberadaannya justru merugikan rakyat dan menjauhkan kita daripada sari hukum bangsa ini. Maknanya, kebutuhan rakyat harus di utamakan di atas kepentingan individu maupun golongan. Jika pembangunan yang dilaksanakan selama ini justru merugikan rakyat, maka harus di imbangi dengan kebijakan lain agar menjadi seimbang. Salah satuy contohnya adalah pengaruh keberadaan Pusat-pusat perbelanjaan terhadap masa depan pasar desa (tradisional), yang sudah mentradisi di masyarakat. Dan bilamana degradasi moral sudah meresahkan masyarakat, maka harus ada tindakan konkrit yang dapat menekan persoalan tersebut yakni dengan memperkuat system tata ruang agar tidak jauh-jauh daripada sari hokum bangsa ini, atau kita akan menunggu semua itu menjadi budaya dan menggeser nilai-nilai yang selama ini berkembang di dalam masyarakat.
Tulisan ini muncul karena kecintaan terhadap Ponorogo dan generasi muda yang sudah berada di ambang kehancuran, sekaligus mengingatkan Pemerintah Daerah sebagai “hulu” dan sebagai “hilir” dari segala bentuk gejolak social yang sedang mengetengah di dalam masyarakat. Jika kebijakan yang menyebabkannya, maka kebijakan pula yang harus mengakhirinya.Tanpa mengetahui jati diri bangsa ini dari mempelajari sejarah, kita tidak akan dapat menentukan hukum-hukum di dalamnya. Atau kita akan menjadikan kapital (penanaman modal yang tidak sesuai dengan material) sebagai landasan.

*Junet Haryo Setiawan
Adalah Kabid PPD HMI Cabang Ponorogo

Tidak ada komentar: